Thursday, 25 May 2017
Anda Berada di : Beranda » STRUKTURAL » BIDANG PENGAWASAN » Pelaksanaan K3 Sebagai Budaya Kerja Belum Maksimal

Pelaksanaan K3 Sebagai Budaya Kerja Belum Maksimal

Kementerian Ketenagakerjaan menilai kesadaran di kalangan industri dan masyarakat tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai budaya di lingkungan kerja masih belum sesuai harapan. Hal ini jelas berdampak bagi keselamatan, lingkungan dan kesehatan tenaga. Lebih dari 40.000 bahan kimia yang masih digunakan di dunia industri berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja termasuk Penyakit Akibat Kerja (PAK).


Dari catatan BPJS ketenagakerjaan rata-rata terjadi 98-100 ribu kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya terjadi di Indonesia. Dari 98 ribu kasus, tercatat 2.400 tenaga kerja tewas, belum termasuk cacat tetap sebanyak 40 persen, cacat anatomis dan cacat fungsi.


"K3 belum menjadi budaya dalam bekerja disamping pengetahuan tentang K3 pada pekerja kita sangat rendah," ujar Direktur Bina K3  Kemenaker Dewi Rahayu mewakili Drijen Binwasnaker dan K3 Mudji Handaya saat memberikan pengarahan pada pertemuan Balai K3 Jakarta dengan pengawas Ketenagakerjaan Tahun 2016 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (24/2).


Menurutnya, di tahun 2015 tercatat angkatan kerja sebanyak 121 juta orang sebagian besar baru mengetahui masalah K3 setelah memasuki dunia kerja. Padahal pendidikan K3 sejak dini di segala bidang akan mendorong budaya K3 di tempat kerja disamping perlunya penegakkan hukum tentang K3.


"Kalau kita dalami pengaruh kecelakaan kerja yang tinggi itu, khususnya bagi keluarga akan berdampak buruk bagi masa depan keluarga pekerja baik mental, kelangsungan pendidikan, kesehatan, ketahanan ekonomi keluarga yang bermuara pada lemahnya ketahanan bangsa," paparnya.


Terkait hal itu, lanjut Direktur Bina K3, perlu dilakukan upaya konkrit dalam pengawasan yang menjamin penerapan K3 dan penegakkan aturan peraturan K3 di tempat kerja. Saat ini pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia berjumlah 1.776 orang dan bertugas mengawasi 265.209 perusahaan. "Idealnya dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Selain itu 155 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan," terang Dewi.


Direktur Bina K3 optimistis pengawasan K3 di pusat dan daerah akan semakin baik khususnya dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang memperkuat peran, fungsi dan independensi pengawas ketenagakerjaan agar dapat bekerja secara maksimal bagi perlindungan tenaga kerja dan pengembangan usaha.

Banner