Disnakertrans Banten Tindaklanjuti Arahan Menaker Soal Kartu Pra Kerja

Disnakertrans Banten Tindaklanjuti Arahan Menaker Soal Kartu Pra Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten bergerak cepat menidaklanuti sejumlah arahan yang disampaikan Mentri Ketenagakerjaan RI pada Rapat Koordinasi Peluncuran Posko K3 Corona dan Program Kartu Prakerja melalui Video Conference bersama 14 Kadisnaker Se-Indonesia, Kamis (2/4). Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi melalui Kabid HI dan Jamsos Disnakertrans Banten, Erwin Syafrudin menjelaskan ada beberapa point penting yang disimpulkan dalam rapat tersebut diantaranya bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait diminta untuk melakukan pemantauan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan status ODP; Bagi PMI berstatus PDP agar disediakan tempat untuk karantina sementara bagi PMI untuk tidak menggunakan masa cuti pulang ke Indonesia.

“Tapi dalam isu PMI ini, kami bersyukur karena tidak ada PMI asal Banten. Kebanyakan PMI dari Malaysia itu berasal dari daerah lain,” katanya. Dikatakan Erwin yang juga Plt. Sekretaris Disnakertrans Banten ini bahwa Kemnaker telah meluncurkan Aplikasi Posko K3 Corona melalui website Sisnaker www.kemnaker.go.id sebagai wujud upaya aktif Kemnaker dalam perlindungan pekerja.

Pasca Pandemi Covid-19, sambung Erwin, Pemerintah menyiapkan 20 T untk membantu pekerja yang terdampak Covid-19, Korban PHK Formal & Informal, UMKM dan Koperasi yg mengalami Kesulitan Usaha melalui Kartu PraKerja yang diberikan kepada 3,5 s.d 5,6 juta jiwa se-Indonesia selama 4 bulan. Sebagai tindaklanjut Program Kartu Prakerja, tambah Erwin lagi, kami sudah mengirimkan surat  kepada LKS, Apindo, Disnaker Kab/Kota, dan Perusahaan terkait permintaan data calon penerima Kartu Prakerja yang memenuhi syarat. “Periode pertama paling lambat data tersebut akan diserahkan pada 4 April 2020,” katanya.


Menurutnya program kartu pra kerja yang akan segera bergulir ini diharapkan menjadi kabar gembira bagi masyarakat Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya yang saat ini tengah dilanda pandemi virus Covid-19. “Semoga program ini bisa membantu buruh atau pekerja formal yang terkena PHK atau buruh informal serta UMKM/koperasi akibat terdampak wabah pandemik Covid-19,” ucapnya penuh harap. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia untuk segera menginventarisir data pekerja yang dapat menerima program Kartu Prakerja, terutama pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan karena dampak wabah Covid-19.


“Kami harap para Kadisnaker segera mengumpulkan dan melaporkan data pekerja ter-PHK dan dirumahkan baik pekerja formal dan informal serta UMKM terdampak Covid-19 untuk mendapatkan kartu prakerja,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resmi pada Kamis (2/4).


Para kadisnaker diminta melaporkan data lengkap by name- by address yang dikirim berupa nama karyawan; nomor kontak; Nomor Induk Kependudukan (NIK); email; dan pekerjaan. Pengumpulan dan pelaporan data diharapkan dapat segera dilakukan dalam minggu ini agar proses pelatihan berbasis kartu prakerja bisa dimulai. “Semakin cepat data terkirim, akan semakin cepat kartu prakerja diluncurkan untuk memperoleh akses layanan pelatihan secara online terutama bagi karyawan ter-PHK maupun dirumahkan,“ ucap Ida. Pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan bisa mengakses program Kartu Prakerja sepanjang memenuhi persyaratan. Syaratnya penerima Kartu Prakerja berusia di atas 18 tahun, mengalami PHK atau dirumahkan.


“Jika tidak memenuhi syarat akan langsung didiskualifikasi. Misalnya peserta di bawah 18 tahun atau sedang sekolah atau peserta sudah memperoleh bantuan program PKH,” ucap Ida. Ida mengatakan awalnya program kartu pra kerja dibuat untuk kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling). Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK. “Pembekalan keterampilan ini bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha,” ucapnya. Kartu Prakerja akhirnya mengalami perubahan skema untuk merespon dampak Covid-19.


Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengubah kebijakan Kartu Prakerja untuk mewadahi para karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan ; para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset. Nantinya, penerima program dapat mengikuti pelatihan yang disyaratkan industri yang ada dalam layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Dalam Sisnaker ini ada berbagai pilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan, baik Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta.

Penulis/Editor : Ade Gunawan
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again