PENDAPATAN USAHA KECIL (PUPUS) AKIBAT COVID-19

PENDAPATAN USAHA KECIL (PUPUS) AKIBAT COVID-19
Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial sektor informal dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19. Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah akibat wabah virus corona, membuat pekerja di sektor informal dan UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asoasasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, mengungkapkan pendapatan usaha UMKM "pupus" gara-gara wabah Covid-19, sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja.

Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang kampung. "Akibat dari Covid-19, mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari," ujar Ikshan kepada BBC News Indonesia, Senin (30/03). Di tengah ini, pemerintah mengatakan tengah menyiapkan kebijakan bantuan sosial untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha kecil, mikro dan menengah. Akan tetapi, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan itu tepat sasaran dan tak mengulangi penyelewengan seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
Selama delapan hari terakhir, tercatat 876 armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek, menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu kota.

Perlindungan sosial di sektor informal

Dalam rapat terbatas yang digelar Senin (30/03), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga. Dia mengatakan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha informal dan UMKM harus segera diterapkan. "Saya minta percepatan program social safety net atau jaring pengaman sosial, yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," ujar Jokowi.

Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan dan pengendara ojek online. "Sehingga para pekerja informal, buruh harian, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," ujarnya lagi. Ketua Asiasasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun berharap pekerja UMKM yang terpaksa dirumahkan juga menjadi tanggungan bantuan ini. "Karena kita nggak mampu membayar, karena berdasar pemasukkan daily. Sejak tutup awal Maret, berarti kita tidak mampu membayar gaji karyawan yang kita rumahkan," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, bantuan sosial akan disalurkan kepada 29,3 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang tergolong dalam empat puluh persen warga miskin. Sekitar 15,2 juta di antaranya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan pangan non tunai, sementara sisanya masih dalam pendataan. Penyaluran BLT merupakan salah satu bagian dari paket stimulus lanjutan yang kini sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Bantuan ini akan menyasar pekerja sektor informal, antara lain pekerja warung, toko kecil, pedagang di pasar, hingga pekerja harian lainnya termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Namun, belum ada keterangan seperti apa skema penyaluran bantuan tersebut dan berapa besaran BLT yang akan diberikan pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, pemerintah perlu mempertimbangkan skema penyaluran bantuan untuk pekerja informal yang kebanyakan dari mereka tidak memiliki rekening bank. Sehingga, penyaluran harus dilakukan secara tunai. "Kalau bicara sektor informal, misalnya pengendara ojek online, mereka dipastikan punya rekening, karena memang dari perusahaan mereka mewajibkan [punya rekening]. Tapi bagaimana dengan pekerja informal lain yang belum tentu punya rekening?," kata Lina.

Penyaluran secara tunai pun, lanjut Lina perlu hati-hati agar kebijakan itu tepat sasaran dan tak mengulangi penyelewengan seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). "Pembelajaran dari BLT, itu kan ada potongan-potongan dari mulai entah RT, entah RW-nya. Artinya apa, tidak sampai full kepada masyarakat," ujarnya. Berkaca pada apa yang terjadi di India yang kini tengah menerapkan karantina wilayah atau lockdown, pemerintah India pekan lalu telah mengumumkan bantuan senilai US$22 miliar bagi kaum miskin, yang dicairkan melalui transfer tunai secara langsung, ada juga bahan pangan.

Namun, muncul kekhawatiran bantuan itu bakal tidak sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Padahal, biaya listrik merupakan salah satu komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM demi menjalankan operasional bisnisnya. "Esensi dari jaminan sosial apabila menyentuh pengeluaran yang dikeluarkan oleh para UMKM atau daily workers ini itu bisa menjadi pelipur lara atau duka dari usaha kecil dan menengah akibat dari Covid-19," cetusnya. Adapun PLN mengungkapkan akan memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah virus corona, baik untuk sektor rumah tangga maupun industri.

Keringanan pembayaran listrik

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, berharap pemerintah memberi keringanan pembayaran listrik dalam stimulus bagi UMKM yang akan segera diumumkan. Dia mengungkapkan bahwa stimulus yang sudah ada saat ini bagi UMKM untuk menekan dampak ekonomi dari Covid-19 adalah keringanan pembayaran utang dan pajak. "Tetapi yang belum kita dengar adalah tentang pembayaran listrik, penundaan pembayaran listrik," kata dia.

SUMBER : BBC NEWS
Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again