Webinar Transformasi Digital Bukan Pilihan Tapi Keharusan (Kemenkeu RI)

Webinar Transformasi Digital Bukan Pilihan Tapi Keharusan (Kemenkeu RI)

Kota Serang – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, mengikuti webinar bertema Transformasi Digital Bukan Pilihan Tapi Keharusan. Webinar yang digelar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dilaksanakan secara virtual,  pada hari Rabu (12/08/2020).
Adapun narasumber dari webinar tersebut yaitu
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Ibu Rini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Yusharto. Turut hadir dalam webinar tersebut, antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Sekjen SAM Kemenkeu, para pejabat pusat dan para pejabat daerah.
  Dalam webinar tersebut, Wakil Menteri Keuangan memberikan arahan antara lain yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memiliki dampak pada kehidupan ekonomi dan sosial. Bagaimana kehidupan ekonomi tidak turun secara signifkan. Covid-19 semakin berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial  juga memberi perspektif lain dari cara kerja kita. Covid-19 mempercepat transformasi kita. Jargon transformasi digital sebenarnya sudah didengungkan lama, namun  belum memberikan dampak, kehadiran Covid-19 memaksa proses transformasi. Keharusan dalam tema ini harus kita maknai positif. Tugas kita bersama untuk mendorong dan memikirkan seperti apa transformasi  yang harus dilakukan secara digital.

Kemenkeu sudah mencanangkan New Thinking of Working, sudah tiga tahun digulirkan tetapi enam bulan terakhir ini dipaksa untuk dirumuskan kembali dan hasilnya Kemenkeu lebih siap dalam menghadapi Covid-19, karena sudah lama menyiapkan new thinking of working.

Dari hasil kajian di Kemenkeu, 90 persen pegawai di Kemenkeu fit bekerja secara online dan sangat efektif. Ini dapat menjadi moda untuk di transformasi ke depan. Transformasi digital harus membawa dampak pada efisiensi, misalnya di bidang SDM, bagaimana kebutuhan SDM ke depan. Untuk belanja barang, secara virtual mungkin jadi meningkat tetapi ada belanja barang yang bisa di hemat, contohnya untuk makan minum, snack, paket meeting dan sebagainya.

Diskusi secara virtual juga menuntut tata kelola baru, adanya aturan-aturan baru, contoh lainnya yang dapat diefisiensikan adalah belanja perjalanan dinas. Transformasi digital harus juga mendorong efektifitas. Kemenkeu ingin mempelajari potensi dari human interaction yang menurun dengan transformasi digital ini. Bagaimana dampaknya terhadap interpersonal trust, empaty, responsiveness. Perlu dipikirkan, di titik mana kita bisa virtual dan dan titik mana kita bertatap langsung.

Terkait dengan cara bekerja/tata kelola yang baru juga harus di kaji secara mendalam, implikasinya apa. Manajemen resiko harus juga disiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif dari transformasi digital.

Dari beberapa hal yang disampaikan oleh pembicara, dapat disimpulkan bahwa penerapan transformasi digital harus dipikirkan kedepan secar benar dan detail dengan memperhatikan  aspek : efisiensi, efektifitas, tata kelola serta dampak negatif yang mungkin bisa timbul.

Sumber:
Diskominfo Provinsi Banten

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again