PENGUMUMAN SELEKSI CALON HAMIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2017


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN PENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

TAHUN 2017

 

Panitia Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 264 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mengusulkan anggota terbaik menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Persyaratan :
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia     Tahun 1945
  4. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
  5. Berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
  6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  7. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S.1);
  8. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun yang dapat terdiri dari :
  1. Pengalaman penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartite, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase);
  2. Kuasa hukum/pengacara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  3. Pengurus SP/SB atau pengurus organisasi pengusaha (semua tingakatan);
  4. Konsultan hukum bidang hubungan industrial;
  5. Pengelola SDM di perusahaan/organisasi;
  6. Dosen/tenaga pengajar hubungan industrial;
  7. Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)/ Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)/Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial/Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung;
  8. Narasumber/pembicara seminar/lokarya/forum hubungan industrial lainnya.
  1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun;
  2. Tidak sedang menjabat sebagai :
  1. Anggota lembaga tinggi Negara;
  2. Kepala daerah/kepala wilayah;
  3. Anggota lembaga legislatif tingkat pusat/daerah;
  4. Aparatur sipil Negara;
  5. Anggota TNI/Polri;
  6. Pengurus partai politik;
  7. Pengacara;
  8. Mediator/konsiliator/arbiter; atau
  9. Pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.
  1. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

 

  1. Lamaran dan Pendaftaran
  1. Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi melalui :
    a.    Apindo, untuk pelamar dari unsur pengusaha;
  2.  
  3. Lamaran dilampiri :
  1. Fotokopi akte kelahiran atau akte kenal lahir;
  2. Daftar riwayat hidup;
  3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  4. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
  5. Surat berkelakuan baik dari kepolisian;
  6. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebanyak rangkat 2 (dua);
  7. Pas photo berwarna dan terbaru, berlatar belakang merah, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  8. Dokumen tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun;
  9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak mengajukan mutasi sebelum masa jabatan 5 (lima) tahun yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00;
  10. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai: anggota lembaga tinggi Negara, kepala daerah/wilayah, anggota legislatif tingkat pusat/daerah, aparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri, pengurus partai politik, pengacara, mediator/konsiliator/arbiter, atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00; dan
  11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang dibuat di atas kertas bermeterai Rp6.000,00.

 

  1. Pelaksanaan Pendaftaran
  1. Pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan kepada Panitia Seleksi Daerah dengan alamat kantor/instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi sebagaimana lampiran I pengumuman ini.
  2. Pengusulan pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dimulai pada tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 19 Oktober 2017 (10 hari kerja) pada jam kerja setempat.
  3. Kebutuhan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilihat pada lampiran II penguman ini.

 

  1. Proses Seleksi
  1. Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
  1. Seleksi administrasi; dan
  2. Tes tertulis.
  1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan menempati peringkat terbaik yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi berhak mengikuti tes tertulis.
  2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pelatihan pra tugas yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

 

  1. Ketentuan Lain-Lain
  1. Form usulan organisasi dan data peserta dapat diperoleh di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi atau website Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman : www.naker.go.id
  2. Seluruh persyaratan administrasi dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos dengan mencantumkan nomor telepon atau handphone pada sudut kanan atas surat permohonan maupun pada amplop surat.
  3. Seleksi administrasi akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi.
  4. Tes tertulis akan dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan diikuti oleh peserta dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan unsur Apindo berdasarkan pembobotan dan ranking penilaian berkas seleksi administrasi.
  5. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi maupun tes tertulis dapat dilihat pada pengumuman Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan website Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman www.naker.go.id
  6. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjajikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.
  7. Berkas permohonan calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak akan dikembalikan dan menjadi dokumen Panitia Seleksi.
  8. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun.
  9. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

 

                                                                                     Serang, 4 Oktober 2017

Panitia Seleksi

                                                                                         Calon Hakim Ad Hoc 
                                                                            Pengadilan Hubungan Industrial

 

 

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUST

 

 

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan