RAPAT KOORDINASI LKS TRIPARTIT PROVINSI BANTEN TAHUN 2020


Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektoral yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Sektoral adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan sektor usaha tertentu yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dengan skema Omnibus Law disebutkan telah rampung dan siap diserahkan ke DPR dalam waktu dekat. RUU yang terdiri dari 11 klaster yang berdampak pada 80 UU dan 1.245 pasal itu dinilai akan memberikan efek besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu klaster yang ada di dalamnya ialah ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Disnakertrans Provinsi Banten H. Al Hamidi ,S.Sos, M.Si "Berdasarkan Rangkuman yang dikutip dari media Indonesia (Minggu, 09 Februari 2020), setidaknya ada 7 materi krusial yang ada di dalam cluster ketenagakerjaan, antara lain:"

1. Upah Minimum yang disebutkan tidak akan turun besarannya. Penghitungan upah minimum juga menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung kenaikan upah;

2. Pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) Pemerintah memberikan satu program jaminan kepada korban PHK, Seperti Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pebsiun dan Jaminan Hari Tua;

3. Berkaitan dengan waktu kerja, selain aturan yang telah ada,Pemerintah juga akan mengatur waktu kerja khusus yang kurang dari 8 jam per hari seperti pekerja paruh waktu dan pekerja ekonomi digital;

4. Terkait pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, pekerja kontrak akan mendapatkan hak dan perlindungan yang sama seperti pekerja tetap. hal itu meliputi upah, jaminan sosial, perlindungan K3 dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja;

5. Berkaitan dengan tenaga kerja alih daya (Outdourcing), Pengusaha Alih Daya wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya, baik sebagai pekerja kontrak maupun pekerja tetap;

6. Terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli,pada poin ini pemerintah akan memberikan kemudahan perijinan bagi TKA Ahli yang diperlukan dalam proses produksi dan ekonomi;

7. Terkait pemberian penghargaan lainnya diluar upah,dalam RUU itu Pemerintah mengatur agar tenaga kerja memberikan penghargaan kepada pekerja dengan besaran maksimal 5 kali upah yang disesuaikan dengan masa kerja.

Menurut Plt. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Erwin Syafrudin, SH, MM, menjelaskan bahwa Pemerintah pusat  menegaskan Komitment perlindungan kerja dalam RUU ini, Omnibus Law sudah dibahas bersama dengan berbagai Serikat Pekerja/Buruh dan Asosiasi Pengusaha. meski begitu, dalam mekanisme pembahasan RUU di DPR tentu akan kembali mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pihak terkait lainnya.

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran