| 1 |
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022
|
Lihat |
| 2 |
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
|
Lihat |
| 3 |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019Â Â Â
- Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
|
Lihat |
| 4 |
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017Â Â Â
- Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
|
Lihat |
| 5 |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016Â Â Â
- Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006, (Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
|
Lihat |
| 6 |
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016
- Tentang Penyandang Disabilitas
|
Lihat |
| 7 |
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012Â Â
- Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict
(Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
|
Lihat |
| 8 |
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012
- Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families
(Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
|
Lihat |
| 9 |
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011Â Â Â
- Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
|
Lihat |
| 10 |
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011Â Â Â
- Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
|
Lihat |
| 11 |
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- Tentang Kekuasaan Kehakiman
|
Lihat |
| 12 |
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009Â Â Â
|
Lihat |
| 13 |
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009
- Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Pers
|
Lihat |
| 14 |
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009Â Â
- Tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
(Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang)
|
Lihat |
| 15 |
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008Â
- Tentang Keterbukaan Informasi Publik Â
|
Lihat |
| 16 |
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008Â Â Â
- Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
|
Lihat |
| 17 |
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006Â
- Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
|
Lihat |
| 18 |
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005
- Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU
|
Lihat |
| 19 |
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005Â Â
- Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
|
Lihat |
| 20 |
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004Â Â Â
- Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
|
Lihat |
| 21 |
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
- Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
|
Lihat |
| 22 |
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003Â Â Â
|
Lihat |
| 23 |
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000Â Â Â
- Tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh
|
Lihat |
| 24 |
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000Â
- Tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour
(Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
|
Lihat |
| 25 |
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
- tentang Hak Asasi Manusia
|
Lihat |
