Berita Hari Ini

Sekertaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi, melantik dan mengambil sumpah jabatan 59 Pejabat Fungsional dan dan Pengawas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ruang Tridarma, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Sumpah itu membawa konsekuensi karena menjadi janji kita kepada Allah SWT dan allah akan melihat implementasi dari pejabat. Jadikan sumpah jabatan yang telah diucapkan sebagai pegangan moral dan profesionalisme dalam menjalankan amanah, "  tuturnya.

Cris Kuntadi mengatakan peralihan dan penguatan 57 orang Pejabat Fungsional dan 2 orang Pejabat Pengawas adalah wujud nyata komitmen Kemnaker untuk lebih professional dan spesifik dalam menjalankan tugas teknis dan manajerial. "Pelantikan ini juga untuk mendorong penyelenggara negara yang lebih kompeten, di mana keahlian dan kinerja individu dihargai secara optimal, " ujarnya. Ditegaskan Cris, Kemnaker memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan secara professional. Mulai dari Penguatan link & match dan optimalisasi BLK, Pekerjaan yang layak dan inklusivitas bagi kelompok rentan seperti pekerja disabilitas, wanita, dan lain-lain. Termasuk penyusunan regulasi ketenagakerjaan, Law-enforcement Norma Ketenagakerjaan dan K3 di industri.

"Untuk menghadapi PR besar ini, peran semua unsur jabatan adalah mutlak. Semua jabatan di Kemnaker, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, memiliki kontribusi penting yang saling melengkapi, " ujarnya. Cris menambahkan secara spesifik, Jabatan Fungsional akan menjadi pilar utama dalam menyelesaikan tantangan-tantangan teknis dan substantif tersebut. Kepada Para Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang dilantik sebagai Pejabat Pengawas, Cris menilai memiliki peran sangat krusial sebagai enabler dan support system yang memungkinkan Pejabat Fungsional bekerja secara optimal.

"Anda adalah manajer administrasi, keuangan, dan sumber daya internal unit kerja, pengawal integritas, pelaksanaan program-program strategis dan memastikan setiap kebijakan dan anggaran tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan, " katanya.

Biro Humas Kemnaker